Koleksi Terpopuler

1kuhp.pdf [.pdf] (Hit: 211932) [334.1 KB]

KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA KUHPKitab UndangUndang Hukum Pidana Buku Kesatu Aturan Umum Daftar Isi Bab I Batasbatas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundangundangan Bab II Pidana Bab III Halhal yang Menghapuskan Mengurangi atau Memberatkan Pidana Bab IV Percobaan Bab V Penyertaan Dalam Tindak Pidana Bab VI Perbarengan Tindak Pidana Bab VII Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatankejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan Bab VIII Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan M
2uu-1997-031.pdf [.pdf] (Hit: 16799) [446.0 KB]

UU 31/1997 PERADILAN MILITER Oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 TAHUN 1997 31/1997 Tanggal 15 OKTOBER 1997 JAKARTA Tentang PERADILAN MILITER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera aman tenteram dan tertib b bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan keb
3Risalah Rapat Paripurna 5 September 2006 [.pdf] (Hit: 7971) [305.4 KB]

RISALAH RESMI Rapat Paripurna ke- : 4 (Empat) Masa Sidang Tahun Sidang : : I 2006 – 2007 Si f a t : Terbuka Hari / tanggal : Selasa, 5 September 2006 Waktu : Pukul 09.59 WIB s.d. 11.55 WIB Tempat : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta Ketua Rapat : H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc (Wakil Ketua DPR-RI/Korpolekku) Acara : 1. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A
4uu-1974-005.pdf [.pdf] (Hit: 5228) [76.8 KB]

UU 5/1974 POKOK POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor5 TAHUN 1974 5/1974 Tanggal23 JULI 1974 JAKARTA TentangPOKOKPOKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa Undangundang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokokpokok Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2778 tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti bbahwa UndangUndang Dasar 1945 adalah sumber h
5uu-2002-002.pdf [.pdf] (Hit: 5057) [87.4 KB]

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan keter
6uu-1982-020.pdf [.pdf] (Hit: 4443) [102.8 KB]

UU 20/1982 KETENTUAN KETENTUAN POKOK PERAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor20 TAHUN 1982 20/1982 Tanggal 19 SEPTEMBER 1982 JAKARTA TentangKETENTUANKETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa pertahanan keamanan negara Republik Indonesia bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
7uu-1958-066.pdf [.pdf] (Hit: 4258) [97.8 KB]

UU 66/1958 WAJIB MILITER Oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 66 TAHUN 1958 66/1958 Tanggal 1 AGUSTUS 1958 JAKARTA Tentang WAJIBMILITER Presiden Republik Indonesia Menimbang Bahwa sebagai usaha untuk menyempurnakan pertahanan negara perlu mengadakan peraturan tentang pengerahan tenaga untuk Angkatan Perang atas dasar wajibmiliter sebagai pelaksanaan dari pada Undangundang Pertahanan untuk dapat mengikutsertakan segenap warganegara Republik Indonesia secara aktip dalam pertahanan negara Mengingat a pa
8uu-1992-025.pdf [.pdf] (Hit: 4239) [72.0 KB]

UU 25/1992 PERKOPERASIAN OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor25 TAHUN 1992 25/1992 Tanggal21 OKTOBER 1992 JAKARTA TentangPERKOPERASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan da
9uu-1958-080.pdf [.pdf] (Hit: 4040) [31.0 KB]

UU 80/1958 DEWAN PERANCANG NASIONAL OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor80 TAHUN 1958 80/1958 Tanggal23 OKTOBER 1958 JAKARTA TentangDEWAN PERANCANG NASIONAL Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa telah sampailah Rakyat Indonesia yang berbahagia ketingkatan kemajuan dapat menaiki jambatanemas untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur dengan melaksanakan pembangunan nasional yang berencana sebagai nikmat kemerdekaan yang telah tercapai berkat hasil Perjuangan dan Revolusi Kemerdekaan Indones
10uu-1986-005.pdf [.pdf] (Hit: 4031) [102.4 KB]

UU 5/1986 PERADILAN TATA USAHA NEGARA OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor5 TAHUN 1986 5/1986 Tanggal29 DESEMBER 1986 JAKARTA TentangPERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera aman tenteram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan ya
Terakhir (10)     Next   |  Halaman: 1 2 3 4