Koleksi Terpopuler

1kuhp.pdf [.pdf] (Hit: 419441) [334.1 KB]

KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA KUHPKitab UndangUndang Hukum Pidana Buku Kesatu Aturan Umum Daftar Isi Bab I Batasbatas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundangundangan Bab II Pidana Bab III Halhal yang Menghapuskan Mengurangi atau Memberatkan Pidana Bab IV Percobaan Bab V Penyertaan Dalam Tindak Pidana Bab VI Perbarengan Tindak Pidana Bab VII Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatankejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan Bab VIII Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan M
2uu-1997-031.pdf [.pdf] (Hit: 27065) [446.0 KB]

UU 31/1997 PERADILAN MILITER Oleh PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor 31 TAHUN 1997 31/1997 Tanggal 15 OKTOBER 1997 JAKARTA Tentang PERADILAN MILITER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera aman tenteram dan tertib b bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan keb
3uu-2002-002.pdf [.pdf] (Hit: 19047) [87.4 KB]

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan keter
4Risalah Rapat Paripurna 5 September 2006 [.pdf] (Hit: 12687) [305.4 KB]

RISALAH RESMI Rapat Paripurna ke- : 4 (Empat) Masa Sidang Tahun Sidang : : I 2006 – 2007 Si f a t : Terbuka Hari / tanggal : Selasa, 5 September 2006 Waktu : Pukul 09.59 WIB s.d. 11.55 WIB Tempat : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta Ketua Rapat : H. SOETARDJO SOERJOGOERITNO, B.Sc (Wakil Ketua DPR-RI/Korpolekku) Acara : 1. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (A
5uu-1970-014.pdf [.pdf] (Hit: 12213) [50.6 KB]

UU 14/1970 KETENTUAN KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor14 TAHUN 1970 14/1970 Tanggal17 DESEMBER 1970 JAKARTA TentangKETENTUANKETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang abahwa Undangundang No 19 tahun 1964 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman LembaranNegara tahun 1964 No 107 tidak merupakan pelaksanaan murni dan pasal 24 Undangundang Dasar 1945 karena memuat ketentuanketentuan yang bert
6uu-1992-025.pdf [.pdf] (Hit: 8300) [72.0 KB]

UU 25/1992 PERKOPERASIAN OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor25 TAHUN 1992 25/1992 Tanggal21 OKTOBER 1992 JAKARTA TentangPERKOPERASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan da
7uu-1974-007.pdf [.pdf] (Hit: 7994) [13.4 KB]

UU 7/1974 PENERTIBAN PERJUDIAN OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor7 TAHUN 1974 7/1974 Tanggal6 NOPEMBER 1974 JAKARTA TentangPENERTIBAN PERJUDIAN DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama Kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara bbahwa oleh karena itu perlu diadakan usahausaha untuk menertibkan perjudian membatasinya sampai lingkungan sekecilkeciln
8uu-1986-005.pdf [.pdf] (Hit: 7722) [102.4 KB]

UU 5/1986 PERADILAN TATA USAHA NEGARA OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor5 TAHUN 1986 5/1986 Tanggal29 DESEMBER 1986 JAKARTA TentangPERADILAN TATA USAHA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera aman tenteram serta tertib yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan ya
9uu-1992-010.pdf [.pdf] (Hit: 7574) [65.1 KB]

UU 10/1992 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor10 TAHUN 1992 10/1992 Tanggal16 APRIL 1992 JAKARTA TentangPERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang abahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia bbahwa pembangunan nasional mencakup semua matra dan
10uu-2002-003.pdf [.pdf] (Hit: 6634) [29.9 KB]

UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 b bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan
Terakhir (10)     Next   |  Halaman: 1 2 3 4