Legal

1001uu-1950-004.pdf [.pdf] [20.3 KB]
UU 4/1950 PENGGANTIAN KERUGIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor4 TAHUN 1950 4/1950 Tanggal20 JULI 1950 JAKARTA TentangPENGGANTIAN KERUGIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Presiden Republik Indonesia Serikat Menimbang bahwa perlu diadakan peraturan untuk menentukan penggantian kerugian bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat Mengingat Pasal 108 juncto Pasal 92 dan Pasal 127 sub b juncto Pasal 128 a
1002uu-1950-005.pdf [.pdf] [28.7 KB]
UU 5/1950 MENETAPKAN UNDANG UNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN UNDANG UNDANGDARURAT NR 16 TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANG UNDANG FEDERAL OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor5 TAHUN 1950 5/1950 Tanggal20 JULI 1950 JAKARTA TentangMENETAPKAN UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG SUSUNAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN/KEJAKSAAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN KETENTARAAN UNDANGUNDANG DARURAT NR 16 TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANGUNDANG FEDERAL 16 PENETAPAN Presiden Repub
1003uu-1950-006.pdf [.pdf] [12.1 KB]
UU 6/1950 MENETAPKAN UNDANG UNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA UNDANG UNDANG DARURAT NR 17 TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANG UNDANG FEDERAL OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor6 TAHUN 1950 6/1950 Tanggal20 JULI 1950 JAKARTA TentangMENETAPKAN UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG HUKUM ACARA PIDANA PADA PENGADILAN TENTARA UNDANGUNDANG DARURAT NR 17 TAHUN 1950 SEBAGAI UNDANGUNDANG FEDERAL Presiden Republik Indonesia Serikat Menimbang bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub pa
1004uu-1950-007.pdf [.pdf] [97.3 KB]
UU 7/1950 PERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANG UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor7 TAHUN 1950 7/1950 Tanggal15 AGUSTUS 1950 JAKARTA TentangPERUBAHAN KONSTITUSI SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENJADI UNDANGUNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA Presiden Republik Indonesia Serikat Menimbang bahwa Rakyat daerahdaerah bagian diseluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara republikkesa
1005UU-ITE.pdf [.pdf] [163.6 KB]
UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang a b c d e f g Mengingat bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pe
1006uu-1950-001.pdf [.pdf] [86.0 KB]
UU 1/1950 SUSUNAN KEKUASAAN DAN JALAN PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor1 TAHUN 1950 1/1950 Tanggal6 MEI 1950 JAKARTA TentangSUSUNAN KEKUASAAN DAN JALANPENGADILAN MAHKAMAH AGUNG INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pasalpasal 113 dan 114 dan apa yang dikehendaki oleh sebagian dari Pasal 149 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat maka perlu diadakan peraturan Mengingat Pasal 127 bab b Konstitusi Dengan persetujua
1007uu-1950-002.pdf [.pdf] [16.0 KB]
UU 2/1950 MENETAPKAN UNDANG UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN NEGARA DAN BERITA NEGARA RIS DAN TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG FEDERAL DAN PENGUMUMAN PEMERINTAH OlehPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor2 TAHUN 1950 2/1950 Tanggal15 MEI 1950 JAKARTA TentangMENETAPKAN UNDANGUNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARANNEGARA DAN BERITA NEGARA RIS DAN TENTANG MENGELUARKAN MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG FEDERAL DAN PENGUMUMAN PEMERINTAH PENGUMUMAN Preside
1008kuhp.pdf [.pdf] [334.1 KB]
KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA KUHPKitab UndangUndang Hukum Pidana Buku Kesatu Aturan Umum Daftar Isi Bab I Batasbatas berlakunya Aturan Pidana dalam Perundangundangan Bab II Pidana Bab III Halhal yang Menghapuskan Mengurangi atau Memberatkan Pidana Bab IV Percobaan Bab V Penyertaan Dalam Tindak Pidana Bab VI Perbarengan Tindak Pidana Bab VII Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatankejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan Bab VIII Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan M
Pertama     Prev 99 100